P.Siantar, Aloling Simalungun
Setelah Pandemi Covid-19 melanda, Kota Siantar berpotensi diserang Hepatitis Akut. Selanjutnya, Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai mewabah. Sementara, masalah stunting atau asupan gizi kepada ibu dan anak, memprihatinkan. Untuk itu, tenaga medis harus diperhatikan.
Pernyataan itu disampaikan Ilhamsyah Sinaga anggota DPRD Siantar dari Fraksi Demokrat yang juga tergabung di Komisi I. “Tenaga medis merupakan barisan terdepan untuk menghadapi berbagai virus atau penyakit yang melanda kota Siantar,” ujarnya, Senin (17/5/2022).
Dijelaskan, tenaga medis perlu diperhatikan agar memiliki semangat tinggi untuk turun ke lapangan. Salah satu yang perlu diperhatikan tersebut, soal kesejahteraan dan tunjangan maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Sejak masa Covid-19 melanda meski sekarang berpeluang memasuki zero PPKM, para tenaga kesehatan atau Nakes selalu bekerja ekstra. Kalau pegawai atau ASN bekerja mulai Senin sampai Jumat, para Nakes bekerja tak kenal waktu. Misalnya, saat MASA Covid-19 dan menjelang Idul Fitri kemarin, mereka turut turun ke pos-pos jaga,” ujar Ilhamsyah Sinaga.
Perhatian kepada Nakes tersebut dikatakan sangat berkaitan erat dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota untuk mewujudkan Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas. “TPP Nakes ASN masih di bawah rata-rata. Sementara, di tingkat Puskesmas pemanfaatan Nakes terkesan masih pilih-pilih,” ujarnya.
Disebut masih pilih-pilih. Misalnya ada Nakes yang dekat dengan kepala Puskesmas malah lebih sering turun kelapangan karena ada uang penambahan kesejahteraan. Untuk itu, para Nakes harus diatur supaya bisa bekerja secara merata.
“Jangan karena dekat kepada kepala Puskesmas, malah itu yang lebih diberdayakan. Kemudian, jangan Nakes diituntut bekerja maksimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tapi kesejahteraan dan hak mereka diabaikan,” ujarnya.
Terkait dengan stunting yang berkaitan dengan Angka Kematian Ibu dan Anak, Ilhamsyah mengatakan, posisi Kota Siantar berada di bawah rata-rata tingkat nasional. Hal itu terjadi karena ada indikasi bahwa Nakes dan Posyandu belum diberdayakan dengan maksimal.
“Namun, muncul pertanyaan, mengapa peran Nakes dan Posyandu belum maksimal? Indikasinya, tentu karena kesejahteraan mereka masih diabaikan. Menurut saya, itu tentu sangat berkorelasi,” ujarnya.
Dijelaskan, terkait stunting, berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Sejatinya, sejak pasangan suami istri akan memasuki pernikahan sudah harus melakukan test kesehatan. Saat memasuki kehamilan langsung dipantau. Setelah melahirkan, bayi dan ibunya harus benar-benar sehat dengan memberi asupan gizi yang baik agar tidak stunting.
“Kalau Wali Kota mengatakan untuk mengantisipasi stunting menganjurkan ibu jangan sering hamil, itu tentu kurang pas. Yang jelasnya, para Nakes butuh motivasi agar tetap semangat melaksanakan tugas mewujudkan Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas,” ujarnya.
Terkait dengan kesejahteraan maupun TPP para Nakes, sepengetahuan Ilhamsyah membutuhkan dana dan itu bisa saja diajukan melalui APBD. “Sepengetahuan saya, itu belum ada diajukan melalui APBD. Jadi, kita minta supaya dinas terkait peka terhadap masalah yang dihadapi Nakes dan perangkat lain untuk bekerja maksimal mewujudkan Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas,” tutup Ilhamsyah. (In)
Discussion about this post