P.Siantar, Aloling Simalungun
Setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Siantar membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Siantar 2022-2027, pembangunan yang akan dilaksanakan harus realistis.
Hal lain yang harus diupayakan terkait dengan maksimalisasi anggaran yang harus diupayakan Pemko Siantar. Sehingga, pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD Siantar semata. Apalagi besarannya sagat tidak memungkinkan untuk merealisasi pembangunan sesuai dengan RPJMD itu.
“Kita sudah membahas substansi RPJMD itu dan pasal demi pasal juga sudah kita kaji bersamaPemko Siantar. Jadi, ada beberapa yang prioritas yang kita tekankan untuk direalisasikan,” ujar Ketua Pansus RPJMD, Astronout Nainggolan saat pembahasan RPJMD diskors, Kamis (18/8/2022).
Dijelaskan, hal yang prioritas untuk direalisasikan, terkait peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Pemko. Selain ASN dan para pejabat Organisasi Perangkat Daerah, juga peningkatan kualitas para guru karena sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas.
“Untuk peningkatan kualitas sektor pendidikan Kota Siantar, paling utama adalah peningkatan SDM para guru untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dari Kementrian Pendidikan. Kalau soal infrastruktur pendukung pendidikan kita pikir sudah memadai,” ujar Astronout.
Hal lain yang menjadi prioritas dan harus realistis, terkait pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat seperti pembangunan ring road atau jalan lingkar. Kemudian, pembangunan Gedung IV Pasar Horas Siantar. Termasuk juga pembangunan sarana dan prasarana olahraga seperti stadion.
“Pembangunan infrastruktur yang saya sebutkan itu pada dasarnya untuk mendukung peningkatan perekonomian. Tapi, karena keterbatasan APBD, di sinilah kita tekankan kepada Pemko untuk melakukan loby kepada pemerintah pusat agar anggarannya bisa direalisasikan segera,” imbuh Astronout lagi.
Lebih lanjut dikatakan, hasil dari pembahasan RPJMD yang dilakukan Pansus bersama Pemko Siantar tersebut akandiserahkan kepada pimpinan DPRD dan hari ini, Jumat (19/8/2022) disahkan melalui rapat paripurna.
Sementara, Netty Sianturi salah seorang anggota Pansus RPJMD dri Fraksi Gerindra mengatakan, apa yang sudah dibahas Pansus, RPJMD pada dasarnya jangan hanya di atas kertas. Untuk itu, hal yangsudah ditekankan melalui rapat Pansus harus menjadi prioritas dilaksanakan.
“Kita mengetahui bahwa masa jabatan Wali Kota tidak sampai 5 tahun karena tahun 2024 akan ada Pilkada serentak. Untuk itu, mana yang paling prioritas dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, harus disegerakan,” ujar politisi perempuan itu kritis.(In)
Discussion about this post