Sejak Indonesia Merdeka, Soal Data Kependudukan Tak Pernah Selesai

P.Siantar, Aloling Simalungun

Bicara aoal data kependudukan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Pasalnya, sejak Indonesia merdeka beberapa puluh tahun lalu, soal data kependudukan tak pernah selesai.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia yang melakukan kunjungan kerja dalam rangka Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data Pemilih Kota Siantar serta Simalungun. Berlangsung di ruang data Pemko Siantar, Rabu (8/6/2022).

Dihadiri pejabat Kemendagri, Komisioner KPU Pusat dan Propinsi. Sekda Pemko Siantar Budi Utari mewakili Plt Wali Kota, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Wakil ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi, anggota DPRD Siantar Lulu C Gorga Purba. Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Siantar serta Simalungun dan pejabat terkait Siantar Simalungun.

Ahmad Doli Kurnia yang datang bersama lima personel Komissi II DPR RI tersebut menyatakan, permasalahan data kependudukan tidak kunjung selesai karena sistim saat ini belum benar-benar efektif. Sehingga, terus dicari sistim yang ideal agar lebih baik.

“Soal birokrasi pelayanan kepada masyarakat juga menjadi salah satu kendala dan banyak tidak punya kepastian. Sehingga, masyarakat belum punya kesadaran soal administrasi kependudukan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Belum lagi soal detail peraturan tentang KTP, blanko kosong. Padahal, Komisi II DPR RI  selalu mendorong Kementrian Dalam Negeri utnuk pengadaan blanko E KTP. Namun, di beberapa daerah tetap ditemukan ketiadaan blanko.

“Paling sering terjadi, KPU dan Bawaslu selalu menghadapi masalah soal data pemilih yang muncul menjelang Pemilu. Padahal, soal data kependudukan, harusnya sudah menjadi urusan pemerintah daerah,” ujar Doli.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Siantar Daniel  Dolok Sibarani menyampaikan  proses dan penetapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Siantar. Data tersebut selalu dimutahirkan melalui rapat perbulan dan rapaat koordinasi pertriwulan.

Data terakhir yang akan dimutahirkan, jumlah pemilih saat ini 185.087 jiwa. Terdiri dari laki-laki  sebanyak 89.265 orang dan perempuan 95.822 orang. Tersebar di 8 kecamatan, atau di 53 kelurahan di Kota Siantar.

Lebih lanjut, KPU melakukan koordinasi dengan pihak Disdukcapil. Mengunjungi  TNI dan Polri untuk mengetahui personil TNI dan Polri yang pensiun. Kemudian, ke Pengadilan Negeri Kota Siantar untuk mengetahui berapa banyak warga yang hak pilihnya dicabut.

“Kami juga memiliki data tentang data anomaly yang merupakan warga berusia 100 tahun ke atas sebanyak 4 orang,” ujar Ketua KPU Siantar sembari mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan institusi terkait berlangsung dengan baik.

Sementara, Ketua KPU Siantar, Raja Ahab Damanik mengatakan, soal pemutahiran data pemilih dikatakan tidak punya kendala berarti karena hubungan dengan pemkab Simalungun berlangsung dengan baik. Hanya saja ada beberapa kendala yang dihadapi. Khususnya pada Disdukcapil Kabupaten Simalungun.

Terkait dengan hal yang disampaikan pada pertemuan tersebut, anggota Komisi II DPR-RI Ihsan Yunus menyampaikan bahwa besaran dana pada APBN  untuk penyelenggaraan Pemilu yang disepakati bersama KPU-RI, sebesar Rp 76 triliun.  Dana tersebut akan disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Hanya saja,  penggunaannya diminta dioptimalkan. (In)