Soal Bencana Siantar, DPRD Ramai Kecam Plt Wali Kota

P.Siantar, Aloling Simalungun

Plt Wali Kota dr Susanti Dewayani yang masih di luar kota dikecam sejumlah anggota DPRD Siantar. Padahal, Kota Siantar sedang dilanda bencana angin puting beliung hebat. Selain merusak ratusan rumah dan warga harus mengungsi, ada luka berat dan meninggal dunia.

Kecaman itu disampaikan karena Plt Wali Kota dinilai tidak perduli dengan penderitaan rakyat. Sehingga, masih tetap mengikuti Rakernas XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2022 di hotel mewah Padang, Sumatera Barat, mulai Minggu (7/8/2022). Sementara, pasca bencana pada hari ketiga, Selasa (9/8/2022), rakyat masih harus berjuang sendiri menghadapi bencana.

“Kalau melihat kondisi masyarakat yang saat ini sedang menderita, seharusnya Plt Wali Kota segera pulang. Datangi rakyat yang sedang berjuang sendiri menghadapi bencana,” ujar Arif Dermawan Hutabarat, anggota DPRD Siantar dari Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (9/9/2022).

Dijelaskan, meski ada pejabat yang masih tinggal di kota Siantar, tentu belum maksimal menangani permasalahana rakyat. “Untuk apa gerombolan pergi ke Padang kalau cuma begitu aja. Seharusnya, kalau Wali Kota belum bisa pulang, pejabat yang kurang berkompeten, diperintahkan pulang saja,” ujarnya.

Minimal, para camat lebih dulu kembali untuk turun ke lokasi-lokasi bencana. Selain menyambangi masyarakat, juga mengkoordinir para lurah sampai tingkat RT RW untuk mengurangi beban rakyat.

“Secara psikologi, masyarakat yang sempat panik tentu bisa lebih tenang kalau didatangi Wali Kota dan para pejabat langsung. Sementara, tiga hari setelah bencana, bantuan kepada rakyat belum juga ada,” ujar anggota dewan dari Komisi I tersebut.

Arif Hutabarat yang sudah mendatangi masyarakat satu persatu di sejumlah kelurahan Kecamatan Siantar Barat sebagai lokasi paling parah kena bencana mengatakan, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan bantuan datang.

“Rakyat sudah bertanya-tanya kapan Pemko memberi bantuan yang sangat dibutuhkan itu. Apalagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana, mayoritas dari kalangan menengah ke bawah atau miskin,” ujarnya.

“Untuk apa gerombolan pergi ke Padang kalau cuma begitu aja. Seharusnya, pejabat yang kurang berkompeten, diperintahkan pulang dari sana untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak angin kencang itu,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Selanjutnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suandi A Sinaga lebih kritis lagi. Dikatakan kalau melihat kondisi seperti saat ini atau tiga hari setelah bencana dan Pemko belum juga melakukan aksi nyata membantu masyarakat sebagai korban, Pemko menurtnya tidak perduli.

“Pemko melalui Wali Kota seharusnya agresif menyelesaikan masalah rakyat. Artinya lebih perduli dengan penderitaan rakyat dari pada menghadiri APEKSI di Padang itu. Bukankah kinerja yang dilakukan harus selektif dan prioritas?” ujar Suandi A Sinaga lagi.

Dijelaskan juga, masyarakat kecewa dengan Pemko Siantar karena bantuan belum juga datang. Sehingga, Pemko Siantar dinilai tidak punya rasa empati atau tidak merasakan apa yang dialami masyarakat. “Pemerintah harusnya mengayomi masyarakat,” ujarnya.

Kemudian, Frans Herbert Siahaan sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem berpendapat, ketika terjadi bencana, Pemko seharusnya langsung menyurati pihak panitia APEKSI. Mengatakan tidak bisa hadir karena Siantar sedang dilanda bencana.

“Karena Siantar sedang dilanda bencana, panitia APEKSI dapat memakluminya dan rakyat Siantar tentu akan bersimpati kepada Wali Kota. Kalau sekarang? Masyarakat wajar kecewa dan kita turut prihatin. Apalagi harus berjuang sendiri menghadapi bencana,” ujar Frans.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Siantar dari Fraksi Demokrat, Ilhamsyah Sinaga dan Metro Hutagaol. Lambannya Pemko menangani pasca bencana, memperlihatkan bahwa koordinasi di antara sesama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar lemah.

“Kalau Wali Kota tidak berangkat ke Padang atau lebih mementingkan kepentingan rakyat, permasalahannya mungkin tidak seperti sekarang. Artinya, kritikan kepada Wali Kota dan pejabat Pemko tidak begitu gencar,” ujar Metro Hutagaol.

Pantauan awak koran ini, masyarakat memang tampak masih berjuang sendiri. Selain ada yang langsung memperbaiki rumahnya sendiri dengan membeli seng yang diterbangkan putting beliung dengan uang sendiri meski harus berhutang.

“Dari pada kami tak bisa tidur karena rumah hanya beratapkan langit, apa boleh buat, terpaksa mencari uang dengan meminjam kepada orang lain,” ujar salah seorang warga Kecamatan Siantar Utara.

Selain itu, karena merasa prihatin , ada komunitas masyarakat tingkat kelurahan mengumpul dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana. Selain itu, ada juga membuat kotak di tepi jalan mengharap uluran tangan dari masyarakat.(In)