P.Siantar, Aloling Simalungun
Banyak orang miskin curahkan isi hati (Curhat), berkeluh kesah soal bantuan sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran. Dikatakan, masyarakat berekonomi tergolong baik malah dapat. Tapi, masyarakat yang benar-benar miskin dan layak, malah tidak mendapat bantuan.
Fakta tersebut disampaikan sejumlah warga Kelurahan Siopat Suhu dan beberapa kelurahan lainnya
dari Kecamatan Siantar Timur saat reses anggota DPRD Siantar, Netty Sianturi. Bertempat di halaman salah satu rumah warga, Jalan Siantar Timur, Kelurahan Siopat Suhu, Kamis (8/12/2022) sekira jam 14.00 Wib.
Sebelumnya, Netty Sianturi politisi partai Gerindra mengatakan, masyarakat jangan ragu atau takut menyampaikan aspirasi. Apalagi reses turut dihadiri Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (Dinsos P3A), Pariaman Silaen dan kepala bagian, Camat Siantar Timur M Zeboa serta Lurah Siopat Suhu WR Mongonsidi.
“Apa yang dianggap masyarakat belum jelas, sampaikan saja secara langsung. Karena, reses yang saya lakukan untuk menampung aspirasi masyarakat,” ujar Netty Sianturi yang juga datang didampingi sejumlah pengurus Partai Gerindra, Kecamatan Siantar Timur.
Selanjutnya, setelah Pariaman Silaen memaparkan berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat miskin, Lansia, Lansia terlantar serta anak jalanan maupun gelandangan pengemis (Gepeng). Selanjutnya, dilakukan tanya jawab yang dipandu Maicel Loren Sinaga SPdf sebagai staf Netty Sianturi.
“Soal santunan kepada warga yang meninggal karena musibah berapa besarannya? Karena, selama ini kami tidak pernah mendengar,” tanya salah seorang warga bermarga Siringo-ringo seperti yang disampaikan Pariaman Silaen bahwa bantuan tersebut bersumber dari Kementrian Sosial.
Terkait bantuan sosial banyak masyarakat kurang mengetahuinya. Bahkan jenisnya cukup banyak. “Banyak jenis bantunan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kami sendiri jadi bingung? Apa tidak bisa disatukan semuanya supaya rata?” tanya warga bermarga Siringo-ringo.
Menyangkut bantuan yang tidak tepat sasaran justru disuarakan ibu rumah tangga Marince Sianturi (62) warga Mual Nauli. “Saya orang susah dulu dapat beras miskin sekarang tak dapat. Padahal, saya juga janda dan kaki sudah payah jalan. Bantuan BPJS kesehatan juga dihapus, Padahal saya punya kartu merah putih.” ujarnya.
Dijelaskan, saat beras miskin disalurkan, tetangganya yang ekonomi lebih baik dan punya suami yang bekerja malah mendapat. ”Kalau tetangga saya mendapat beras, saya hanya melihat-lihat. Tolong saya pak supaya dapat beras dan saya pantas mendapatkan beras,” ujarnya.
Menjawab tiga pertanyaan warga sekaligus, Pariaaman Silaen mengatakan, soal bantuan kepada warga yang meninggal karena tertimpa bencana, misalnya tertimpa pohon, sebesar Rp 15 juta per orang. Terkait dengan itu, Lurah yang mengajukannya datanya kepada Dinas Sosial P3A.
Sedangkan jenis bantuan dijelaskan ada PKH, BPMT, PKH subsidi BBM dan beberapa jenis bantuan sosial lainnya. “Bantuan itu tidak bisa disatukan karena penyalurannya dari beberapa instiitusi baik dari pemerintah pusaat maupun pemerintah propinsi dan pemerintah kota,” ujarnya.
Soal warga yang tidak lagi mendapat beras miskin dan BPJS Kesehatan meski sebelumnya mendapat, Pariaman Silaen langsung meminta data seperti poto kopi KTP, Kartu Keluarga dan kartu Merah Putih yang ternyata sudah dipersiapkan warga tersebut.
“Terimakasih, data-data ini kami terima dan akan kami periksa dikantor,” ujar Pariaman Silaen yang juga meminta nomor handphone warga tersebut. Selanjutnya kembali mengatakan agar bersabar karena akan diproses, “Ibu bersabar ya,” ujarnya.
Bebeda dengan Nurita Tarigan yang mengaku pernah mengajukan permohonan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKS). Karena, memiliki tiga orang anak yang masih bersekolah.
“Waktu saya menjumpai TKSK itu, dibilang sabarlah. Sabarlah. Tapi, sampai anak saya SMA tamat bantuan untuk anak sekolah tak juga dapat. Saya sedih padahal ada dua orang anak saya masih sekolah,” ujar boru Tarigan.
Paling mencengangkan disampaikan warga yang memiliki cacat kaki. “Nama saya Gustaf pincang-pincang Sirait. Punya anak tiga. Saya tidak bekerja dan istri saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang gajinya sebulan Rp 500 ribu,” ujarnya.
Kalau malam hari tiba, lelaki berusia sekira 55 tahun itu mengaku selalu berpikir keras bagaimana mengongkosi anaknya sekolah sebesar Rp 25 ribu setiap pagi. Untuk itu, mohon bantuan becak mesin. Selain bisa mengantar anak sekolah agar biaya ongkos anak lebih ringan, juga bisa dijadikan kenderaan untuk mencari nafkah.
Sementara, tokoh masyarakat, Betsar Saragih berpendapat, banyak probema tentang Bansos. “Kalau RT datang mendata, masyarakat berlomba lomba jadi orang miskin. Bahkan, ada orang kaya mengaku miskin supaya dapat bantuan,” ujarnya.
Camat Siantar Timur, M Zeboa mengakui, soal data sering simpang siur. Namun, tidak menampik ada RT yang malah mendata orang-orang yang memang dekat kepadanya. Sehingga, tidak menampik bahwa Bansos tidak tepat sasaran.
Untuk mengadopsi berbagai keluh kesah orang miskin terkait dengan Bansos tersebut, Pariaman Silaen menyampaikan berbagai kendala teknis. Untuk itu, pihak kelurahan dan camat diminta melakukan pendataan terbaru melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel).
“Semua yang sudah disampaikan akan ditindaklanjuti. Tapi, kita harap warga bersabar karena ada prosesnya. Kita hanya menyampaikan data. Sedangkan penentunya Kemenrian Sosial,” ujarnya.
Di penghujung reses, anggota DPRD Siantar Netty Sianturi berusaha menyakinkan masyarakat. “Kalau masih ada keluhan lain tetapi tidak bisa disampaikan sekarang, saya siap membantu, saya akan memberi nomor handphone untuk bisa dihubungi. Pokoknya saya siap membantu,” ujarnya mengakhiri. (In)
Teks Foto:
Reses anggota DPRD Siantar, Netty Sianturi
Foto: IN
Discussion about this post