Jakarta, Aloling Simalungun
Pemerintah membuka opsi untuk memangkas alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipatok sebesar Rp 335 triliun tahun ini. Namun, pemangkasan ini baru akan dilakukan jika defisit anggaran melampaui batas 3% dari APBN 2026 akibat lonjakan harga minyak dunia.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai langkah pemerintah tersebut masih terkesan ragu-ragu. Ia melihat syarat defisit 3% menunjukkan pemerintah belum sepenuhnya berniat melakukan efisiensi pada program jumbo tersebut.
“Iya, sebenarnya kan kalau pakai cara seperti itu kan sepertinya ini ya bahwa rencana MBG untuk dipangkas itu jadi seperti ada setengah hati, ada keraguan-keraguan gitu. Jadi saya melihat seperti itu, jadi enggak, enggak niat untuk memangkas,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (8/3/2026).
Trubus berpandangan, seharusnya pemerintah tidak perlu menunggu indikator ekonomi makro memburuk untuk memangkas anggaran MBG. Pasalnya, nilai Rp 335 triliun dianggap sudah terlalu membebani kas negara dan perlu segera dievaluasi agar lebih efisien.
“Harusnya sekarang sudah saatnya dipangkas itu MBG anggarannya. Karena udah terlalu besar Rp335 triliun. Maksud saya, di situ harusnya sudah, sudah enggak perlu membuka pakai perasaan salah gitu loh, jadi harus dipangkas gitu,” tegasnya.
Trubus menyarankan agar program ini tidak lagi dijalankan secara “jor-joran”. Ia mengusulkan agar sasaran penerima manfaat dipersempit hanya untuk anak-anak dalam kategori miskin ekstrem serta fokus pada jenjang pendidikan tertentu saja seperti SD dan SMP.
Ia beralasan, pemberian makan bergizi pada anak usia SMA tidak lagi efektif untuk meningkatkan kecerdasan karena perkembangan otak sudah terbentuk.
“Untuk menimbulkan kecerdasan itu sudah enggak ada, karena anak-anak yang sebenarnya dibutuhkan itu yang masih bayi. Sudah bayi, dikasih makanan gizi tinggi, ya itu nanti setelah mereka sudah gede, itu sudah cerdas,” imbuhnya.
Terkait besaran pemangkasan, Trubus menilai angka ideal berada di kisaran 20% hingga 25%, atau bahkan hingga separuh dari anggaran saat ini. Hal ini agar anggaran bisa dialokasikan lebih tajam untuk ibu hamil dan menyusui yang memiliki dampak lebih besar terhadap pencegahan stunting.
“Ya, kalau melihat situasi sekarang ini ya memang paling tidak di kisaran-kisaran 20% atau 25% kan. Atau paling tidak separuh. Tapi difokuskan dulu kepada anak-anak yang miskin saja,” pungkasnya.(kontan.co.id)
