Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial telah Mencapai 58,4% dari Pagu

Jakarta, Aloling Simalungun
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan perkembangan realisasi perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 11 September 2020.

Berdasarkan data DJPB Kemenkeu, belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah dialokasikan untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun dari Rp 695,3 triliun dalam program PEN.

Berikut ini adalah perkembangan realisasi anggaran perlindungan sosial hingga 11 September 2020.

Pertama, realisasi program perlindungan sosial untuk program keluarga harapan (PKH) telah disalurkan sebesar Rp 29,13 triliun atau sekitar 77,9% dari total anggaran Rp 37,4 triliun. Kucuran PKH juga telah disalurkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kedua, program kartu sembako melalui bansos kartu sembako (BPNT) telah disalurkan hingga Rp 30,16 triliun atau sekitar 69,2% dari total anggaran Rp 43,6 triliun. Program sembako ini juga telah disalurkan untuk 19,39 juta KPM.

Ketiga, program paket sembako Jabodetabek telah terealisasi sebesar Rp 3,91 triliun atau sekitar 57,5% dari total pagu anggaran sebesar Rp 6,8 triliun. Program ini telah disalurkan untuk 1,89 juta KPM per 4 September 2020.

Keempat, program kartu prakerja telah terealisasi sebesar Rp 13,77 triliun atau setara dengan 68,8% dari total anggaran Rp 20 triliun. Kartu Prakerja ini juga telah disalurkan hingga sekitar 3,88 juta peserta.

Kelima, program bansos tunai non-Jabodetabek telah disalurkan sebesar Rp 23,56 triliun atau sekitar 72,7% dari total anggaran Rp 32,4 triliun untuk 9,18 juta KPM.

Keenam, program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa telah terealisasikan sebesar Rp 10,85 triliun atau sekitar 34,1% dari total anggaran sebesar Rp 31,80triliun. Program ini juga telah disalurkan untuk 7,55 juta KPM hingga 4 September 2020.

Ketujuh, program bansos tunai bagi penerima sembako non PKH yang sudah disalurkan hingga 100% atau Rp 4,50 triliun untuk 9 juta KPM.

Sementara itu, DJPB belum menyampaikan realisasi perlindungan sosial lainnya seperti diskon listrik dan bantuan logistik.

Berdasarkan catatan KONTAN, per 6 Agustus 2020, realisasi diskon listrik mencapai Rp 3,1 triliun, atau setara 44,9% dari total anggaran sebesar Rp 6,9 triliun. Sementara itu, bantuan untuk logistik belum terealisasi sama sekali dari anggaran Rp 25 triliun.

Sehingga, menurut perhitungan KONTAN, total realisasi yang sudah disalurkan mencapai Rp 118,98 triliun dari Rp 203,9 triliun atau sekitar 58,4%.(kontan.co.id)