Plt Wali Kota Jadi Defenitif Jangan Angkat Pejabat Karena Kedekatan

P.Siantar, Aloling Simalungun

Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah, hari Senin (4/4/2022), DPRD Siantar menggelar rapat paripurna pengusulan Pelantikan Wali Kota Siantar. Sekaligus pengusulan pemberhentian Wakil Wali Kota Siantar.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Siantar, Eka Hendra. “Pada rapat paripurna pengusulan pelantikan Wali Kota atau menjadikan Plt Wali Kota menjadi defenitif, bersamaan dengan pengusulan pemberhentian Wakil Wali Kota,” ujarnya, Minggu (3/4/2022).

Lebih lanjut dikatakan, rapat paripurna dimaksud merupakan tindaklanjut surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tertanggal 1 Maret 2022 . Perihal, pengangkatan dan pengesahan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat, Ilhamsyah Sinaga didampingi Metro Hutagaol menyambut baik rapat paripurna pengusulan Plt Wali Kota Siantar menjadi defenitif. Karena, Partai Demokrat merupakan salah satu pengusung pasangan Asner-Susanti pada Pilkada lalu.

“Kita mendukung Plt Wali Kota menjadi defenitif. Apalagi sejak dilantik sekitar 1 bulan lalu, terjadi berbagai dinamika dan eforia yang begitu beragam. Tapi, kita tetap siap melakukan pengawasan. Baik berupa saran maupun kritik kepada Plt Wali Kota dr Hj Susanti Dewayani. Tujuannya demi kemajuan dan kebaikan kota Siantar ke depan,” ujar Ilhamsyah.

Sementara, Fraksi Demokrat melihat bahwa Plt Wali Kota sejak dilantik masih terkesan terlelap dengan kegiatan seremonial. Padahal, tugas ke depan pastinya cukup berat dan menjadi faktor-faktor penting untuk keberlangsungan pemerintahan kota Siantar lebih baik.

Ada beberapa catatan penting disampaikan Fraksi Demokrat dan prioritas disegerakan. Di antaranya, melakukan terobosan yang baik perihal validasi data yang akurat, pendataan ulang atau updating data yang berkelanjutan tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Validasi data yang akurat merupakan hal mendasar segera dilakukan. Karena, itu sangat penting mengantisipasi kebocoran. Antara lain, retribusi parkir, persampahan dan sumber-sumber PAD lainnya. Kemudian, validasi data pelaku UMKM, penerima bantuan sosial dan identitas kependudukan,” beber Metro Hutagaol.

Selain itu, validasi data adalah faktor penting dan menjadi dasar untuk mengambil berbagai kebijakan. Termasuk data UMKM. Sehingga, dapat diketahui bagaimana bantuan dana pemerintah pusat maupun propinsi kepada pelaku UMKM agar tepat sasaran.

Hal lain, terkait inventarisir dan sertifikasi asset Pemko Siantar yang membuat salah satu penyebab laporan keuangan Pemko mendapat penilaian buruk dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Untuk itu, Pemko harus segera melakukan inventarisasi dan sertifikasi. Karena, itu dapat menghambat penerimaan pendapatan daerah dan mempersulit komunikasi kepada pemerintah atasan dalam rangka pengusulan bantuan pembangunan.

Hal yang sangat penting lagi, terkait pelayanan kesehatan. Khususnya penanganan RSUD Djasamen Saragih yang statusnya berubah dari UPT Dinas Kesehatan menjadi organisasi bersifat khusus, sesuai Perubahan Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

“Kedepan harus ada perubahan lebih baik. Tidak seperti selama ini, kinerja dokter dan perawat maupun tenaga medis belum memberi pelayanan terbaik. Demikian juga dengan peran Puskesmas di seluruh kecamatan wajib memberi pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Ilhamsyah.

Selain itu, Pemko juga harus mengarahkan sektor pendidikan yang berkualitas. Kemudian, permasalahan Peusahaan Daerah Pembangunan Aneka Usaha (PD PAUS) beserta assetnya menjadi catatan penting bagi Fraksi Demokrat untuk diselesaikan.

Paling penting lagi diperhatikan, Fraksi Demokrat meminta kepada Plt Wali Kota agar menempatkan ASN yang menduduki suatu jabatan harus yang profesional. Sesuai dengan keahlian dan keilmuannya.

“Jangan menempatkan pejabat hanya karena lobi-lobi dan karena kedekatan dengan Plt Wali Kota. Pejabat itu harus inovatif . Misalnya, punya kemampuan berkomunikasi memperoleh anggaran lebih maksimal dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi,” ujar Metro Hutagaol dan Ilhamsyah mengakhiri. (In)