Proyek Belum Dikerjakan, Pemko Tak Pro Rakyat

P.Siantar, Aloling Simalungun

Meski sudah akan memasuki bulan Agustus atau dua bulan memasuki semester II, berbagai proyek fisik yang mengalami kerusakan dan berkaitan dengan kepentingan umum belum juga dikerjakan. Karenanya, Pemko Siantar dituding tidak pro rakyat.

Pernyataan itu disampaikan sejumlah anggota DPRD Siantar yang mengaku heran dan akhirnya bertanya-tanya “ada apa?”. Padahal, banyak jalan rusak, Siantar pada malam hari gelap karena lampu padam, lampu lalulintas tak berfungsi, begitu juga drainse sehingga mengundang banjir saat hujan tiba. Kemudian, ada juga longsor.

“Seharusnya, Agustus 2022, rakyat sudah menikmati pembangunan dari APBD 2021 yang disahkan Desember 2021. Karena itu, rakyat telah dirugikan selama tujuh bulan. Sebab, Januari 2022 pembangunan harusnya sudah dimulai,” ujar Frangki Boy Saragih, Kamis (28/7/2022).

Dijelaskan, APBD berasal dari uang rakyat, bukan uang pejabat. Karena, Pemko belum juag memberi pelayanan melalui pembangunan fisik untuk kepentingan umum, akhirnya dikatakan tidak perduli dengan kepentingan rakyat sebagai pembayar pajak. Kemudian, kalau dikerjakan pada akhir tahun, rakyat bakal semakin dirugikan. Karena, kualitas pembangunan fisik yang dikerjakan terburu-buru karena harus mengejar waktu.

“Biasanya, bulan September sampai Desember, selalu musim hujan. Kalau proyek fisik dikerjakan musim hujan, kualitasnya pasti rendah dan daya tahannya juga diragukan. Ketika hanya bisa digunakan beberapa bulan, misalnya perbaikan jalan atau pembangunan drainase, itu yang membuat rakyat semakin rugi,” tegasnya lagi.

Hal lain yang menjadi sorotan Frangki Boy, karena proyek belum juga dikerjakan dan akhir tahun ada yang tidak dikerjakan, tentu akan menimbulkan Silpa (Sisa lebih anggaran) seperti tahun lalu sebesar Rp 110 miliar.

Dugaan Frangki Boy Saragih, terkait belum dikerjakannya proyek fisik yang berkaitan dengan kepentingan umum, tentu ada yang tidak beres di kalangan internal Pemko Siantar. “Kalau proyek lama baru dikerjakan, dugaan kita tentu ada masalah. Atau apa ada yang akan memonopoli pekerjaan?” imbuhnya.

Soal proyek fisik belum juga dikerjakan, Denny H Siahaan sebagai Ketua Komisi III DPRD Siantar yang membidangi pekerjaan fisik, juga bertanya ada apa? “Kenapa proyek belum juga dikerjakan? Ada apa ini?” ujarnya.

“Soal serapan anggaran sangat lambat. Karena pada Rapat Dengar Pendapat bulan lalu masih hanya sekitar 21 persen dan itu sangat kecil. Kalau proyek fisik dikerjakan akhir tahun, tentu terburu-buru dan pengawasan tidak akan akurat,” ujarnya.

Selain itu, hal yang menjadi masalah, material seperti hotmiks dan semen juga bisa langka karena rekanan atau pemborong ramai-ramai mengerjakan proyek pada akhir tahun. Akibatnya harga material akhirnya jadi naik dan itu terjadi pada tahun 2021 lalu.

“Kenapa proyek fisik belum juga dikerjakan, ada apa? Untuk itu, kita dari Komisi III bisa saja menyurati Pemko Siantar,” ujar Denny yang juga menyatakan bahwa lambannya pekerjaan proyek fisik bukan saja merugikan rakyat yang harusnya mendapat pelayanan prima. Lebih dari itu, para pekerja akhirnya menganggur. Dan perputaran uang di Siantar menjadi sepi.

Sementara, informasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Keuangan Asset Daerah (BPKAD) serapan anggaran pada semester pertama masih sekitar 29.9 persen dari besaran APBD Siantar 2022 sekitar Rp 999 milair lebih.

Kemudian, terkait dengan pelaksanaan proyek fisik yang sudah dikerjakan baru berkisar Rp 6,7 miliar sebanyak 13 titik. Antara lain proyek di Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pernyataan itu disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Kota Siantar, Fidelis Sembiring yang dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Sedangkan proyek yang berproses tahap pertama, pengumuman Rehabilitasi Kantor Balai Kota dan Command Centre Kota Siantar senilai Rp 400 juta.”Kalau dinas PUPR, belum ada yang masuk proses tender,” ujar Fidelis Sembiring.

Terpisah, Plt Kadis Pendidikan Kusdianto melalui Lusanti sebagai Kabid Dikdas mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengerjakan 4 proyek fisik di berapa sekolah. Antara lain, pembangunan ruang kelas, UKS dan kamar mandi. Di antaranya di SMP Negeri I. “Kalau nilai keseluruhannya sekitar Rp 2 milair lebih,” ujarnya singkat. (In)