Terima Laporkan Masyarakat, DPRD Siantar Minta BPBD Antisipasi Longsor

P.Siantar, Aloling Simalungun

Setelah menerima laporan dari masyarakat, anggota DPRD Siantar, Baren Alijoyo Purba dan Jon Kennedi Purba, turun meninjau lopkasi longsor di Jalan Pematang Raya, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Siantar, Selasa (2/8/2022).

Saat tiba di lokasi longsor, ternyata ada warga bersama Lurah Siopat Suhu WRP Tondang dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) KotaSiantar, Guntur Damanik beserta jajarannya.

Warga mengatakan, longsor yang jaraknya semakin dekat bagian belakang rumah warga kawatir kalau terjadi longsor susulan. Sedangkan longsor sebelumnya terjadi sekira bulan Februari 2022 lalu saat hujan deras tiba. Bahkan, masih tampak bekas-bekas tembok yang pecah nyaris masuk ke jurang yang di bawahnya merupakan parit besar.

“Waktu longsor itu, hujan sangat deras dan pohon tumbang. Terus tanah seperti bergerak. Rupanya terjadi longsor,” ujar salah seorang warga boru Damanik yang mengaku longsor hanya sekitar 2 meter lagi mendekati dapur rumahnya.

Lebih lanjut dikatakan, karena belum juga dilakukan perbaikan, akhirnya disampaikan kepada Lurah. Tapi, sampai sekarang belum juga ada tanda-tanda dilakukan perbaikan. ”Waktu longsor itu, memang sudah ditinjau lurah., Tapi, kami belum tau kapan diperbaiki,” ujarnya.

Sementara, Lurah Siopat Suhu, WRP Tondang mengatakan, longsor tersebut sebenarnya sudah pernah diajukan kepada pihak Pemko melalui PUPR. Tetapi, belum ada realisasi. Untuk itu, soal longsor berupa bencana harusnya ditangani pihak BPBD.

“Ya, kita sudah ajukan kepada PUPR supaya dibuat tembok atau beronjong karena di bagian bawah itu ada parit besar. Untuk itu, kita akan mengajukannya lagi kepada pihak BPBD apalagi bapak dari BPBD sudah turun bersama anggota dewan,” ujarnya.

Setelah mengamati keberadaan longsor yang mengkawatirkan warga itu, Barren Alijoyo Purba bersama Jon Kennedi Purba berdiskusi bagaimana menanggulangi. Sementara, longsor tersebut memang harus diantisipasi dengan membuat tembok atau beronjong.

“Pada dasarnya kita siap mengusulkan pembangunan tembok penahan atau beronjong untuk mengantisipasi longsor. Tapi, masyarakat sebaiknya membuat surat pernyataan atau usulan supaya rela tanah sekitar satu atau dua meter untuk pembangunan. Setelah itu, kita susun perencanaan untuk diusulkan kepada Bappeda,” ujar Guntur Damanik dari BPBD.

Menanggapi pernyataan pihak BPBD, Baren Alijoyo Purba langsung mengatakan kepada Lurah setempat agar berkomunikasi dengan masyarakat untuk membuat usulan pembuatan tembok penahan yang panjangnya akan diukur kemudian. Kalau ada masyarakat tidak bersedia menyerahkan tanahnya, tentu sulit dilakukan pembangunan.

“Jadi, itulah tugas Lurah supaya bisa mengajak masyarakat membubuhkan tanda tangan pengusulan pembuatan tembok. Kalau bisa, lebih cepat lebih baik supaya cepat direalisasi,” ujar Baren yang mengaku bahwa pada Pemilu lalu, Kelurahan Siopat Suhu merupakan kelurahan yang masuk daerah pemilihannya.

Selanjutnya, Lurah berdiskusi dengan warga terkait pengusulan pembangunan tembok. “Siap pak dewan, saya akan koordinasikan dengan warga soal usulan pembangunan itu,” ujar Lurah sembari mengatakan bahwa tandatangan warga akan diupayakan secepatnya. (In)