P.Siantar, Aloling Simalungun
Menumpuknya pekerjaan DPRD Siantar tetapi belum juga diselesaikan, membuat Astronout Nainggolan yang juga anggota DPRD Siantar, mengecam sesama anggota dewan yang menurutnya tidak punya tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat.
“Saya mengecam anggota dewan yang tidak perduli dengan tugasnya. Karena, banyak tugas sudah harus selesai, malah dibiarkan begitu saja. Padahal, sebulan terakhir ini, DPRD menganggur,” ujar Astronout Nainggolan, Rabu (10/8/2022).
Tugas yang menumpuk itu, pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Siantar tahun 2022-2027. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahsan KUA-PPAS APBD 2023, Perubahan (P) APBD 2023. Selain itu ada juga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Kemajuan Kebudayaan Daerah dan UMKM.
Paling prioritas dibahas, soal RPJMD karena batas waktunya, 22 Agustus 2022 yang tidak sampai 2 minggu lagi. Kalau sudah melewati waktu, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No 86 Tahun 2017 menyatakan, gaji anggota DPRD dan Wali Kota tidak dibayar selama 3 bulan. Sementara, batas waktu yang ditentukan tidak sampai 2 minggu lagi.
Kalau anggota dewan tidak digaji tiga bulan, Astronout mengaku sangat keberatan. Karena tidak semua anggota dewan tidak punya tanggung jawab. Artinya, masih ada punya bertanggungjawab untuk mengesahkan RPJMD menjadi Perda.
Sejatinya, yang tidak perduli dan tidak bertanggungjawab melaksanakan tugas itu yang tidak mendapat gaji. Kalau yang punya tanggungjawab harus tetap dapat gaji. Tapi, kalau semua sama Astronout mengatakan siap mengajukan gugatan ke PTUN. Sehingga, masyarakat mengetahui siapa yang bekerja dan tidak bekerja. Itu dapat diketahui dari daftar kehadiran.
“Saya mengecam anggota dewan yang tidak bertanggungjawab sebagai wakil rakyat. Jangan karena kepentingan kelompok atau golongan, abaikan kepentingan rakyat untuk melaksankan tugas legislasi, pengawasan dan budgeting,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, rakyat sudah semakin kritis mengamati kinerja DPRD Siantar. Karena itu, anggota dewan harus malu menerima gaji dan mendapat fasilitas kalau tidak punya tanggung jawab. Apalagi gaji itu adalah uang hasil keringat rakyat yang membayar pajak.
“Kita lihatlah nanti apakah Perda RPJMD sesuai batas waktu yang ditentukan. Kalau bisa, syukur dan DPRD dapat melaksanakan tugas lain seperti pembahasan KUA PPAS, P APBD 2022, APBD 2023 dan membahas Ranperda insiatif ,” tegas politisiPDI perjuangan itu.
Pernyataan Astronout Nainggolan ternyata diamini beberapa anggota DPRD Siantar lainnya. Karena memang ada anggota dewan terkesan tidak perduli dengan tugasnya sebagai wakil rakyat. Namun, pernyataan tersebut dikatakan harus menjadi pemicu anggoat dewan lainnya agar bekerja maksimal.
Seperti disampaikan Suandi A Sinaga yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan. Dikatakan bahwa semua partai politik memiliki plat form yang sama untuk memperjuangankan aspirasi rakyat. “Tapi, kalau ada anggota dewan tidak melaksanakan fungsinya. Jangan sama ratakan semua,” ujar Suandi A Sinaga.
DIMANA MARWAH DPRD?
Beberapa anggota dewan lainnya mengatakan, DPRD harus bersedia dikritik. Karena, kalau mau mengkritik harus rela juga dikritik meski semua punya kelemahan masing-masing. Apalagi kinerja DPRD Siantar saat ini memang lemah. Sehingga seperti kehilangan wibawa.
“Kalau melihat kondisi saat ini, saya bertanya, dimana marwah DPRD? Karenanya, marwah itu harus dikembalikan dengan melakukan penataan internal. Dan itu menjadi tugas pimpinan dewan,” ujar Daud Simanjuntak dari Fraksi Partai Golkar.
Selain soal lemahnya kinerja internal DPRD Siantar telah menuai sorotan masyarakat, marwah atau kewibawaan DPRD Siantar juga hilang. Karena, ratusan rekomendasi sebagai fungsi pengawasan yang disampaikan kepada Pemko tidak pernah dilaksanakan.
“Kita beberapa kali menekankan bahkan menyampaikan rekomendasi agar Pemko segera melakukan pembangunan proyek fisik minimal bulan Juni atau Juli. Nyatanya, sampai sekarang tidak juga dilakukan. Jadi dikemanakan rekomendasi DPRD dan dimana marwah DPRD?” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Dengan belum dikerjakannya proyek fisik sampai memasuki Juli 2022 ini, serapan anggaran untuk belanja modal menurut Daud Simanjuntak sangat rendah. Sehingga, berdampak terhadap perutaran perekomian kota Siantar.
“Kalau proyek fisik sudah berjalan, perekonomi akan berputardan para tenaga kerja local yang selama ini menganggur, tentu akan mulai bekerja. Jadi, saya heran juga bagaimana pola piker Pemko Siantar,” ujarnya lagi.
Bercermin dari pengalaman tahun sebelumnya, kalau pekerjaan dilakukan di akhir tahun harga-harga material seperti aspal, semen dan lainnya sebagai bahan utama pembangunan akan mengalami kenaikan. “Karena, apabila permintaan meningkat sedang persediaan terbatas, harga akan naik. Dan itu merupakan hukum ekonomi,” ujarna.
Hal lain yang menjadi sorotan Daud Simanjuntak, saat bencana angin puting beliung melanda Siantar dan Plt Wali Kota berangkat mengikuti Rakernas XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Padang mlai Minggu (7/8) belum jugakembali ke Siantar, DPRD Siantar malah diam saja.
“Saat rakyat menjadi korban angin puting beliung dan menjerit untuk berjuang sendiri dan belum ada aks nyata dari Pemko, mengapa kita DPRD masih diam saja. Jadi dimana marwah DPRD?” tegasnya lagi.
Untuk mengembalikan marwah atau kewibawaan DPRD Siantar, baik di hadapan Pemko Siantar sebagai eksekutif dan di hadapan rakyat, unsur pimpinan menurutnya harus bijak. “Semua tergantung pimpinan DPRD. Kalau pimpinan bagus, komisi dan anggota DPRD juga bagus. Sehingga,DPRD memiliki wibawa,” ujarnya mengakhiri. (In)
Discussion about this post