Jakarta, Aloling Simalungun
Greenpeace Indonesia menyoroti dampak krisis iklim terhadap daya beli masyarakat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Krisis iklim dinilai memperbesar beban pengeluaran rumah tangga melalui kenaikan biaya pangan, penurunan pendapatan, hingga gangguan terhadap sumber penghidupan. Temuan tersebut tertuang dalam riset terbaru Greenpeace Indonesia berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Riset terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa itu menunjukkan, dampak krisis iklim paling banyak dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 41% responden merasakan dampak krisis iklim terhadap konsumsi dan biaya pangan. Sementara itu, 39% responden merasakan dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan, serta 20% lainnya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan menekan pendapatan pekerja. Kondisi tersebut memperburuk kerentanan masyarakat yang sudah menghadapi kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan. “Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” ujar Jeanny dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/2026). Greenpeace menyoroti nelayan dan pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring serta pekerja lepas, sebagai kelompok yang rentan terdampak krisis iklim. Gangguan terhadap sumber penghidupan, menurut Greenpeace, dapat merembet pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, juga mempertanyakan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah mencapai 5,45% pada paruh pertama 2026. Angka tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026. Atha menilai capaian pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama kondisi masyarakat yang masih menanggung dampak krisis iklim dan tekanan biaya hidup. “Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?” ujar Atha. Tekanan ekonomi tersebut mendorong masyarakat melakukan berbagai cara untuk menjaga pengeluaran dan menambah pendapatan.
Greenpeace mencatat, sebanyak 57,34% responden memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp 50.000 hingga Rp 1 juta per bulan. Sebanyak 38,78% responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah dengan potensi penghematan Rp 80.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Adapun 56,79% responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah pemasukan sekitar Rp 500.000 hingga Rp 2,5 juta per bulan. Sementara itu, 17,73% responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, dengan potensi tambahan nilai ekonomi sekitar Rp 5.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Greenpeace menilai strategi tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi, tetapi sekaligus menggambarkan besarnya beban yang harus ditanggung rumah tangga untuk menghadapi tekanan ekonomi. Di sisi lain, Greenpeace mengkritik arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim. Organisasi lingkungan tersebut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berkontribusi terhadap inflasi harga pangan, serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika risiko bencana meningkat. Jeanny mendesak pemerintah menggunakan temuan riset tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan iklim yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan penanganan krisis iklim tidak berhenti pada upaya mengatasi bencana, tetapi juga melindungi penghasilan pekerja dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pokok.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” tutup Jeanny.(kontan.id)
