Operasional Terminal Tanjung Pinggir, Pemindahan Pool dari Parluasan  Melibatkan TNI dan Polri

P.Siantar Aloling Simalungun

Setelah  Presiden Jokowi meresmikan Terminal Tipe A, Tanjung Pinggir Kota Siantar,  Kamis (9/2/2023), akan dilakukan Pemindahan pool (stasiun) dari Parluasan ke Tanjung Pinggir yang akan melibatkan  TNI dan Polri.

Fakta tersebut  merupakan salah satu hasil  Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Siantar dengan   Dinas Perhubungan Kota Siantar dalam rangka mempertanyakan bagaimana persiapan Pemko untuk  operasional  Terminal Tanjung Pinggir, Senin (13/2/2023).

Plt Kadis   Perhubungan Kota Siantar, Julham Situmorang memaparkan, peranan Pemko Siantar  terhadap pengoperasian Terminal Type A Tanjung Pinggir yang dikelola Kementrian Perhubungan, sesuai  Peratuan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2013 Pasal 60 serta Permenhub  No 24 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan.

Hal yang dibutuhkan untuk operasional terminal, perbaiukan akses jalan menuju terminal yang sudah mengalami kerusakan dan  membutuhkan lebar jalan.  Kemudian, mengganti  LPJU yang mati total serta pengadaan rambu-rambu jalan. Paling penting,  pool  di Parluasan diplot di Terminal Tanjung Pinggir.

Soal pool (stasiun)  angkutan tersebut,  Dinas Perhubungan sudah mengecek ke lapangan dan  melakukan sosialisasi kepada pihak pengelola armada yang  dikatakan siap mendukung. Namun, tetap  butuh  komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti  PUPR, PRKP, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan pihak kecamatan.

“Khususnya  pemindahan pool dari Parluasan ke Terminal Tanjung Pinggir akan melibatkan TNI dan Polri, mengingat pengalaman masa sebelumnya banyak kendala yang dihadapi. Terutama  terkait  pemindahan pool angkutan kota,” ujar Julham Situmorang.

Terkait dengan pemindahan pool itu, menurut anggota Komisi III, Nurlela Sikumbang memang tidak mudah. Kemudian, meski pengelola armada dikatakan Dinas Perhubungan mendukung tentu harus ada desakan dan tekanan.

“Kalau hanya sosialisasi, pemindahan pool dari Parluasan ke Tanjung Pinggir itu tak jelas dan itu tidak mudah. Kalau itu tidak dapat dilakukan dengan maksimal, Terminal Tanjung Pinggir bisa mangkrak,” ujar Nurlela Sikumbang.

Sementara, Frengki Boy Saragih mengatakan,  untuk pengadaan sarana dan prasarana, Dinas Perhubungan diminta  mendata jumlah angkotan antar kota dan propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan yang akan masuk ke terminal. Sehingga, bisa diketahui tentang luas dan lebar jalan yang dibutuhkan.

“Untuk membahas  berbagai pengadaan sarana dan prasarana  mendukung operasional Terminal Tanjung Pinggir  itu,   harus dilakukan rapat lintas OPD. Kalau itu tidak dilakukan, terminal Tanjung Pinggir yang dibangun dengan  dana Rp 40 miliar bisa mangkrak,” ujar Frengki Boy.

Terkait  rapat lintas OPD menurut Denny H Siahaan sebagai Ketua Komisi III memang harus dilakukan dan akan dibuat jadwal.  Sehingga, dapat diketahui bagaimana kesiapan masing-masing OPD  mendukung operasional Terminal Tanjung Pinggir. “Kita kita akan buat jadwal untuk melakukan RDP bersama OPD terkait,” ujarnya.

Selanjutnya, Plt Kadis   Perhubungan Kota Siantar, Julham Situmorang mengatakan bahwa Terminal Tanjung Pinggir saat ini memang belum beroperasi. Tapi, bulan Februari 2023   akan dilakukan uji coba.

Terkait dengan itu,   Dinas Perhubungan sudah mengajukan permohonan kepada Kepala  Terminal Tanjung Pinggir agar di bagian dalam disediakan kantor Dinas Perhubungan Kota Siantar, Kantor  Organda dan kantor  para direksi angkutan.

Kemudian, sesuai dengan data yang telah diterima dari Kementrian Perhubungan, di dalam terminal seluas 33.132,56 M2  itu ada sejumlah fasilitas seperti gedung terminal, mess pegawai, tempat istrahat sopir, lahan parkir dan tenant/toko. (In)