P.Siantar, Aloling Simalungun
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Pematangsiantar-Simalungun secara tegas mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang menjadikan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 sebagai syarat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Pematangsiantar.
Hal tersebut dikatakan Yova Ivo Cordiaz Purba Ketua Ketua GMKI Pematang Siantar-Simalungun (PSS) Jumat (27/2/2026)
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat imbauan Pemerintah Kota Pematangsiantar tertanggal 20 Februari 2026 dengan nomor : 025/900.1.13.1/899/II-2026 yang mewajibkan ASN melampirkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 Tahun 2026 sebagai syarat administrasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) ujarnya.
Yova Ivo Cordiaz Purba mengatakan
kebijakan tersebut tidak hanya keliru secara kebijakan publik, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan regulasi nasional yang mengatur hak ASN.
Secara hukum, pemberian THR bagi ASN diatur melalui kebijakan pemerintah pusat setiap tahunnya.”
“Selain itu, GMKI-PSS menilai Pemko Pematangsiantar keliru dalam membuat regulasi dan di nilai bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.”
“Kami menilai kebijakan ini berbahaya secara preseden tata kelola pemerintahan. Hak ASN tidak boleh dijadikan instrumen tekanan fiskal untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika ini dibiarkan, maka prinsip kepastian hukum dalam birokrasi dapat tergerus,” tegas Yova Purba
Senada dengan itu, Sekretaris Cabang, Flora Simbolon menilai dari perspektif tata kelola pemerintahan.
“Flora menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan asas good governance, khususnya prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak memang merupakan tanggung jawab setiap warga negara, termasuk ASN.”
“Namun, penegakan kepatuhan pajak seharusnya dilakukan melalui mekanisme perpajakan yang sah, bukan dengan mengaitkannya pada hak kesejahteraan pegawai menjelang hari raya.”
Selain aspek hukum, GMKI-PSS juga mengingatkan bahwa kebijakan harus memiliki dimensi moral dan kemanusiaan. Dalam nilai kekristenan, seorang pemimpin dituntut menghadirkan keadilan dan tidak membebani sesama secara tidak proporsional. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan dalam Yakobus 5:4:
“Sesungguhnya telah terdengar teriak upah yang kamu tahan dari buruh-buruh yang telah menuai hasil ladangmu.”
Ayat tersebut, menurut GMKI-PSS, menjadi pengingat moral bahwa hak pekerja tidak boleh ditahan atau dipersyaratkan secara tidak adil oleh pemegang otoritas.
GMKI-PSS menilai kebijakan ini justru menunjukkan lemahnya strategi pemerintah daerah dalam membangun kesadaran pajak secara sistemik. Pemerintah seharusnya memperkuat validasi data objek pajak, pelayanan publik, serta edukasi perpajakan, bukan menggunakan pendekatan administratif yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi ASN dan keluarganya menjelang hari raya.
Atas dasar itu, GMKI-PSS mendesak Wali Kota Pematangsiantar untuk segera mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan tersebut demi menjaga kepastian hukum, stabilitas birokrasi, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.(rel)
