Aloling Simalungun
  • Redaksi
  • Policy
  • Terms
  • Pedoman
Senin, 23 November 2026
  • Nasional
  • Regional
  • Siantar – Simalungun
  • Editorial
  • Ise Do Ham
  • Entertainment
  • Wisata
  • Inspirasi
  • Nasional
  • Regional
  • Siantar – Simalungun
  • Editorial
  • Ise Do Ham
  • Entertainment
  • Wisata
  • Inspirasi
No Result
View All Result
Aloling Simalungun
No Result
View All Result
  • SMSI
  • Nasional
  • Regional
  • Siantar – Simalungun
  • Editorial
  • Ise Do Ham
  • Entertainment
  • Wisata
  • Inspirasi
Home Inspirasi

Banyaknya Permasalahan yang Dihadapi oleh Petani Padi Indonesian Bagaimana Cara Membantu

Oleh : Tonny Saritua Purba

by Redaksi
1 April 2021 | 01:58 WIB
in Inspirasi
A A
62
SHARES
77
VIEWS

Petani padi merupakan pelaku utama dalam mewujudkan ketersediaan beras di Indonesia, melalui petani padi kebutuhan beras untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk juga untuk kebutuhan bahan baku industri makanan bisa terpenuhi dengan baik. Namun, petani padi juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit. Tak jarang permasalahan ini justru menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka.

Pertama

Masalah klasik yang dihadapi petani padi adalah masalah permodalan, biaya menanam padi sering menjadi masalah umum bagi petani. Apalagi jika petani padi mengalami gagal panen karena kendala alam atau serangan hama penyakit tanaman, termasuk juga masalah harga gabah jika jauh dari harga gabah yang sudah ditetapkan pemerintah, bisa menyebabkan dan membuat banyak petani padi tidak bisa melanjutkan usaha taninya.

Kedua

Salah satu parameter kesejahteraan petani padi selain harga gabah adalah masalah penguasaan lahan dan hasil panen, saat ini ada 14 juta rumah tangga petani hanya memiliki lahan lebih kecil atau kurang dari 0,5 hektare.

Rata-rata kepemilikan luas lahan petani padi di Indonesia mencapai 0,8 hektare, angka ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kepemilikan lahan sawah di Jepang 1,57 hektare, Korea Selatan 1,46 hektare, Filipina 2 hektare dan Thailand 3,2 hektare.

Petani padi Indonesia juga masih kalah produktivitas hasil panennya jika dibandingkan dengan peneliti yang melakukan percobaan, hasil panen petani padi rata-rata 5 ton per hektare, tapi bagi peneliti bisa mencapai 8 ton per hektare.

Ketiga

Permasalahan lainnya adalah kualitas SDM petani padi cenderung rendah, termasuk kemampuan petani padi untuk menyuburkan tanahnya, padahal tanah subur adalah sebagai aset buat petani padi, termasuk juga sulit menyerap pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan hasil panen dan sulit jika harus berhubungan dengan teknologi.

Keempat

Masalah kekurangan benih, baik secara kualitas maupun kuantitas masih menjadi kendala dunia pertanian di Indonesia.Ketergantungan petani terhadap benih hibrida, dalam hal perbenihan, petani seringkali berurusan dengan hukum, UU No 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) hanya mengakomodir kepentingan pemulia tanaman, undang-undang tersebut membuat batasan antara petani dengan pemulia tanaman, dimana petani dan pemulia tanaman berada dalam posisi yang berbeda.

Hak petani adalah hak untuk menanam benih dan juga bisa mengembangkan benih itu sendiri, sementara hak pemulia adalah untuk memperdagangkan benih, kondisi tersebut berbeda dengan filosofis bertani bahwa petani bebas untuk menanam benih apa saja selama untuk kepentingan umat manusia.

Kelima

Masalah penyaluran pupuk bersubsidi yang akar persoalan adalah mengenai data penerima pupuk subsidi sehingga dalam penyaluran juga menjadi masalah, sampai sekarang juga persoalan data tersebut tidak kunjung diperbaiki.

Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 sebesar 8,9 juta ton, anggaran yang dipersiapkan pemerintah untuk alokasi tersebut sebesar Rp 29,76 triliun. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut masih terkendala karena keterlambatan terutama di tingkat kabupaten dalam menerbitkan Surat Keputusan untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021.

Keenam

Harga gabah setiap panen raya selalu lebih rendah dari harga gabah tetapan pemerintah, walaupun sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, harga GKP di tingkat petani ditetapkan sebesar 4.200 per kg tetapi peraturan tersebut tidak efektif. Harga GKP di beberapa wilayah saat ini di bawah 3.900. Bulog juga tidak akan mampu menyerap hasil panen petani padi karena adanya aturan harga dan keterbatasan gudang yang dimiliki Bulog.

Ketujuh

Mahalnya harga obat pembasmi hama atau pestisida. Kenaikan harga tersebut tentu akan membuat pengeluaran petani semakin bertambah besar, jika petani tidak memakai pestisida kemungkinan bisa gagal panen karena adanya hama, di sisi lain harga jual hasil panen relatif sama bahkan bisa lebih murah.

Kedelapan

Gagal panen karena hama tikus yang menyerang batang padi sehingga tumbuhnya tidak sempurna dan tidak bisa panen. Hama tikus menyerang tanaman setiap awal musim hujan, hama tikus berkembang biak sangat cepat, selama satu musim tanam, tikus betina dapat melahirkan 2-3 kali, sehingga satu induk mampu menghasilkan sampai 100 ekor tikus, sehingga populasinya sangat cepat bertambah.

Kesembilan

Banjir merupakan bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daerah persawahan yang menyebabkan gagal panen, gabah padi milik petani rusak atau tanaman padi terendam air, banjir juga bisa menyebabkan petani gagal tanam serta kwalitas gabah menjadi rusak.

Pertanyaan sekarang adalah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh petani padi Indonesia, mulai dari faktor benih, lahan, pupuk, pestisida, harga gabah, hama dan penyakit tanaman sampai kepada faktor iklim seperti banjir ?

Tentu petani tidak akan bisa bekerja sendiri, dibutuhkan peran negara di dalamnya. Pembangunan di bidang pertanian adalah tugas dan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia karena masalah pangan adalah masalah hidup mati sebuah bangsa dan sektor pertanian juga merupakan ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Agar tercipta ketahanan pangan maka petani dan pengusaha harus didukung pemerintah untuk memproduksi beras yang tinggi sehingga rencana pemerintah untuk mencapai swasembada beras bisa tercapai lagi.

Jika kita lihat sejarah, tahun 1984 Indonesia pernah meraih swasembada beras. Untuk mencapai swasembada beras sangat diperlukan adanya sebuah kebijakan pemerintah, politik pertanian merupakan kebijakan pemerintah di bidang pertanian untuk mempercepat laju pembangunan pertanian agar pemerintah mampu memproduksi beras untuk kebutuhan seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 271 juta jiwa.

Politik pertanian bukanlah bertujuan untuk membela kepentingan kelompok atau golongan, tapi untuk memnela kepentingan masyarakat umum terutama untuk kepentingan bangsa dan negara demi kehidupan generasi anak cucu agar bisa lebih baik lagi.

Dalam membuat kebijakan pertanian, pemerintah perlu menganalisa berbagai faktor, seperti sosial termasuk ada unsur budaya dan kearifan lokal di dalamnya, ekonomi, politik, tehnik, hukum, norma dan etika serta banyak lagi yang perlu dikaji secara mendalam agar sebuah kebijakan pertanian bisa mempercepat pembangunan pertanian bahkan jika lihat sejarah, dulu KH Hasyim Asyari pernah mengeluarkan Fatwa bahwa pertanian harus dibangun karena merupakan sendi dalam pemerintahan, petani adalah penolong bangsa. (***)

(Penulis adalah Ketua Bidang Tani dan Nelayan Dewan Pimpinan Nasional SOKSI)

Tags: dihadapipermasalahanpetanipadi
Share25Tweet16SendShare
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Inspirasi

Johannes Sakty Sembiring : Berikan Kesempatan Edmond Purba Purba SH.MH  Pimpin PMS  2026-2031

by Redaksi
21 November 2026 | 10:20 WIB
0

P.Siantar, Aloling Simalungun Menurut saya Edmond Purba SH.MH layak diberikan kesempatan untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partuha Maujana...

Read more
Inspirasi

Anthony Damanik SP : Kembalikan Semangat Radjamin Purba di Partuha Maujana Simalungun 

by Redaksi
19 November 2026 | 11:31 WIB
0

Simalungun, Aloling Simalungun Jelang Harungguan Bolon X Partuha Maujana Simalungun (HB-PMS) Tanggal 26-27 November 2026 di Parapat seluruh peserta HB...

Read more
Inspirasi

Rizal Sipayung SE : Lazimnya Pemilik Suara Harungguan Bolon PMS adalah DPP-PMS, DPC-PMS, DPP Ormas Simalungun 

by Redaksi
17 November 2026 | 11:03 WIB
0

P.Siantar, Aloling Simalungun Sepengetahuan saya, Lazimnya pemilik suara dalam Harungguan Bolon Partuha Maujana Simalungun (PMS) adalah DPP-PMS, DPC-PMS dan DPP...

Read more
Inspirasi

Mahasiswa USI Turun ke Haranggaol, Temukan KJA Tak Tertata , Camat dan Lurah Mangkir

by Redaksi
16 November 2026 | 14:08 WIB
0

Haranggaol, Aloling Simalungun Senin 16 November 2026, Mahasiswa Universitas Simalungun (USI) turun langsung ke Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun, untuk...

Read more

Discussion about this post

Berita Terbaru

Entertainment

Harungguan Urung ke X PMS  Pematang Siantar, Alex Hendrik Damanik Terpilih Secara Aklamasi 

21 November 2026 | 16:17 WIB
Uncategorized

Wali Kota Tebing Tinggi Tegaskan Penyaluran Banpres UMKM Harus Transparan dan Bebas Pungutan 

21 November 2026 | 15:29 WIB
Entertainment

KONI Siantar Lepas 290 Pelatih dan Atlit Berlaga di PORPROVSU

21 November 2026 | 10:34 WIB
Inspirasi

Johannes Sakty Sembiring : Berikan Kesempatan Edmond Purba Purba SH.MH  Pimpin PMS  2026-2031

21 November 2026 | 10:20 WIB
Entertainment

DPP-PACS Gelar Diskusi Adat dan Budaya Bersama Warga Belanda Sita Van Bemmlen & Barbara Brouwer br Purba

21 November 2026 | 09:42 WIB
Entertainment

Melalui Advokasi IAPI dan GMKI, Ditjen Hortikultura Salurkan Bantuan bagi Petani Simalungun

19 November 2026 | 18:37 WIB
Entertainment

Hadiri Hari Bakti Ke‑2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bupati Simalungun Tekankan Pembinaan Humanis dan Sinergi Lintas Instansi

19 November 2026 | 16:53 WIB
Entertainment

PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Penanaman Ulang Lahan Perkebunan Sawit 

19 November 2026 | 16:48 WIB
Inspirasi

Anthony Damanik SP : Kembalikan Semangat Radjamin Purba di Partuha Maujana Simalungun 

19 November 2026 | 11:31 WIB
Siantar - Simalungun

Cegah Ancaman Narkoba Sejak Dini, Pemkab Simalungun Gelar Sosialisasi P4GN, 200 Pelajar Ikuti Kegiatan

18 November 2026 | 20:14 WIB
Siantar - Simalungun

Bupati Simalungun Lantik 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemkab Simalungun

18 November 2026 | 20:09 WIB
Siantar - Simalungun

HKN ke‑62 Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun: Bupati Resmikan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis

17 November 2026 | 17:56 WIB
  • Redaksi
  • Policy
  • Terms
  • Pedoman

© 2020-2024 Aloling Simalungun

rotasi barak berita hari ini danau toba berita simalungun

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Regional
  • Siantar – Simalungun
  • Editorial
  • Ise Do Ham
  • Entertainment
  • Wisata
  • Inspirasi

© 2020-2024 Aloling Simalungun

rotasi barak berita hari ini danau toba berita simalungun