Bansos Sembako Akan Diganti Tunai Tahun 2021

Jakarta, Aloling Simalungun

Pemerintah akan menggantikan program bantuan sosial sembako dengan bantuan sosial tunai pada tahun 2021.Sebelumnya bansos berupa sembako diberikan pemerintah saat masa pandemi virus corona (Covid-19). Bansos sembako diberikan untuk masyarakat yang terdampak pandemi di wilayah Jabodetabek.

“Sebetulnya memang rencana untuk 2021 akan kembali ke bantuan tunai. Tapi itu masih perlu kita diskusikan dengan Pemprov DKI karena bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak sosial Covid-19 untuk DKI melibatkan dua sumber dari APBD dan APBN,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan sejumlah uang untuk program perlindungan sosial. Dana tersebut dialihkan dari anggaran yang telah ada dalam APBN 2020.

Muhadjir menjelaskan bahwa pada 2021 seluruh bansos akan diberikan secara sama. Sehingga tidak ada perbedaan dalam penyaluran bansos ke depan.

Meski begitu, opsi penyaluran bansos secara offline masih akan dilakukan pada tahun 2021. Hal itu mengingat masih adanya masyarakat yang belum memiliki rekening untuk transfer secara langsung.

“Karena mereka yang terdampak dan menerima bansos sebagian besar berasal dari luar data DTKS, umumnya dari mereka belum teridentifikasi punya rekening atau tidak,” terang Muhadjir.

Nantinya pengiriman dapat dilakukan langsung ke rumah penerima sehingga dapat teridentifikasi. Muhadjir menambahkan bahwa pengiriman dapat dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Bansos juga akan dievaluasi agar tetap sasaran. Termasuk bansos yang diberikan melalui Kementerian Sosial mau pun Kementerian Desa Permbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Lebih lanjut, masyarakat juga diminta untuk lebih cermat dalam memanfaatkan dana bansos untuk kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, tidak jarang ditemukan penyalahgunaan manfaat dana bansos yang penggunaannya justru untuk membeli keperluan sekunder yang bahkan dinilai tidak perlu.

“Saya akan diskusi dengan Pemprov DKI, akan kita rancang bagaimana supaya memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaktepatan pemanfaatan bantuan oleh KPM, termasuk target kita untuk memberdayakan pedagang-pedagang kecil di sekitar KPM agar ikut menikmati secara tidak langsung dengan mereka menjadi tempat sasaran pembelanjaan dari mereka yang mendapatkan BLT ini,” tandasnya.(kontan.co.id)